"Selama ini pedagang kecil jarang mendapat perhatian pemerintah daerah sehingga pedagang lebih memilih untuk mengembangkan usahanya sendiri," kata pengurus APPT Bekasi, Imam Gozali, di Bekasi, Kamis (6/9).
Menurut dia, pemerintahan Kabupaten Bekasi hanya sebatas memfasilitasi keberadaan kios bangunan yang digunakan untuk berdagang. Itu pun pedagang harus membelinya terlebih dahulu.
"Selama ini pemerintah hanya memfasilitasi dengan membangun pasar. Itu pun harus dibeli dulu kiosnya oleh pedagang, tidak secara gratis," katanya.
Imam menyarankan agar pemerintah memberikan pembinaan terhadap pedagang kecil yang tersebar di beberapa pasar tradisional yang saat ini jumlahnya mencapai 11 pasar di 23 kecamatan dengan jumlah pedagang total mencapai 15 ribu orang. "Kami sangat berharap agar pedagang diberi pembinaan usaha dan pengelolaan keuangan yang baik," ujarnya.
Menurut Imam, kelemahan pedagang kecil kerena mereka masih berkutat pada manajemen keuangan. Akibatnya, taraf perekonomiannya sulit meningkat. "Kalau kami perhatikan saat ini, nyaris tidak ada pembinaan secara manajerial terhadap pedagang, padahal mereka sangat membutuhkannya untuk memperkuat sektor bisnis yang digeluti," katanya.
Secara terpisah, Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, menyambut positif kritikan itu dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi.
Menurut Rohim, perhatian pemerintah terhadap pedagang kecil sangat besar. Salah satunya direalisasikan dengan revitalisasi Pasar Cikarang yang diagendakan berlangsung pada tahun ini. "Dengan revitalisasi ini, tidak akan ada lagi pedagang yang tumpah hingga ke jalan-jalan. Semuanya akan kita fasilitasi," katanya. (Muhajir) . http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=310776
