Rohim Mintareja : Pemkab Bekasi Desak PemProv & Pusat Perbaiki Jalan Pasca Banjir

Beritan terkini tentang H.Rohim Mintareja yang di liput dakta.com
seperti berikut ini: Pemerintah Kab. Bekasi mendesak Pemerintah Provinsi
dan Pusat untuk memperbaiki titik jalan yang rusak. karena sangat
mengganggu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal ini
disampaikan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, Selasa (11/3/14).

Dikatakan kewajiban perbaikan jalan berada di tangan Kabupaten, Provinsi
dan Pemerintah Pusat. karena setiap daerah memiliki kewenangan
masing-masing.

Pasca banjir, banyak jalan mengalami kerusakan diantaranya jalan
Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. oleh karena itu diharapkan
semua dapat bersinergi. Karena rusaknya jalan Negara dan Provinsi
berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Sehingga
Pemerintah Pusat di desak agar memperbaiki jalan yang rusak tersebut.

Berdasarkan hasil rapat antara Bupati Bekasi dengan Komisi 5 DPR RI,
bahwa saat ini jalan Pantura dari Jakarta ke Jawa Tengah sedang di
survey mengenai kerusakan jalan, agar segera diperbaiki secepat mungkin.

"Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi sudah mengirim surat kepada
Pemerintah Pusat dan Provinsi mengenai titik mana yang mengalami
kerusakan, dan tinggal menunggu perbaikannya." Kata Rohim

Masyarakat diminta memaklumi karena masih terdapat jalan yang rusak di
Kabupaten Bekasi, kerusakan disebabkan faktor hujan dan banjir. Sehingga
masyarakat dihimbau agar dapat berhati-hati bila berkendara dan bersabar
karena perbaikan jalan akan dilakukan secepatnya.

Sumber :
http://www.dakta.com/2014/03/pasca-banjir-pemkab-bekasi-desak-pemprov-dan-pemerintah-pusat-perbaiki-jalan-rusak/

Read more »

Pemkab Bekasi Alokasikan 1 Miliar Perbaikan Jembatan Cipamingkis

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan dana Rp1 miliar
untuk perbaikan fondasi Jembatan Cipamingkis di Kecamatan Cibarusah yang
nyaris roboh.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mengalokasikan dana Rp1 miliar untuk
perbaikan Jembatan Cipamingkis," kata Wakil Bupati Bekasi Rohim
Mintareja di Cikarang, Rabu.

Menurut dia, jembatan yang berlokasi di Kampung Ciketuk, Desa Sirnajati,
Kecamatan Cibarusah itu telah meresahkan para pengguna, khususnya
masyarakat sekitar yang berlalu lalang di jembatan penghubung Bekasi dan
Karawang, Jawa Barat, itu.

"Saya sudah cek, ternyata fondansi jembatan mengalami longsor akibat
erosi sungai," katanya.

Menurut Rohim, proses perbaikan tinggal menunggu proses lelang untuk
menentukan pelaksana proyeknya.

"Sekarang masih dalam tahap lelang. Kalau sudah ada pemenangnya, pasti
dikerjakan," katanya.

Hasil kajian pihaknya menyebutkan, tampak turap yang berada di sebelah
kanan jembatan sudah roboh dan yang sebelah kiri hampir roboh.

Sebelumnya pada tahun 2009 lalu Jembatan Cipamingkis yang dibangun
Kementerian Pekerjaan Umum itu sempat roboh dan dilakukan perbaikan.

Namun tak lama kemudian, jembatan kembali mengalami retak-retak dan
kondisinya mengancam keselamatan pengguna. "Yang penting masyarakat
bersabar saja dulu, tidak usah panik," katanya.
http://skalanews.com/berita/detail/170288/Pemkab-Alokasikan-Rp1-Miliar-Perbaiki-Jembatan-Cipamingkis

Read more »

H. Rohim Mintareja Berbeda Pendapat Terkait RS. Hosana Medica

Terkait dengan sengketa  rumah sakit Hosana medica Cikarang Baru dengan warga setempat, Wkil Bupati H.Rohim Mintareja sempat berbeda pendapat dengan Ketua BPLH Kabupaten Bekasi. Warga kukuh menolak keberadaan RS Hosana Medica karena tersangkut perijinan Amdal. Selengkapnya silahkan simak berita dari Bekasi Express news berikut ini : Cikarang Pusat, BEnews – Disaat warga melakukan penolakan keberadaan RS Hosana Medika, yang dianggap berdiri tidak sesuai peruntukan dan bermasalah dalam perizinan operasi dan pendirian bangunan, lantaran belum mengantongi Izin Lingkungan berupa rekomendasi dokumen lingkungan baik AMDAL maupun UKL (Upaya PengelolaanLingkungan Hidup) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) setempat. Akan tetapi Wakil Bupati Bekasi Romin Mintaredja, mengaku tidak sepakat dengan warga yang meminta penutupan RS Hosana.

http://bekasiekspresnews.co.id/?p=1629

Dikatakan Rohim, sapaan akrab Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, permintaan penutupan RS Hosana adalah sebuah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sekalipun pembangunan Rumah Sakit haruslah memiliki izin dari Lingkungan setempat,. Terlebih, penolakan rumah sakit lantaran persoalan Amdal yang mungkin menurutnya sedang dalam proses pengurusan.

“Warga dan RT tidak berhak menolak keberadaan RS Hosana. Kalau menurut saya, ketika saya diundang untuk meresmikan Rumah Sakit Hosana Medika, sebelumnya sudah menanyakan kepada BPPT, apakah izinya semua sudah lengkap. Kalau BPPT sudah menyatakan izinnya semua sudah lengkap, mengapa sekarang warga mengeluh kalau izin Amdal dan izin Lingkungan belum ada, bagai mana bisa,”ungkapnya.

Sayangnya, apa yang dikatakan Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintaredja nampaknya bertolak belakang dengan penjelasan, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (BPLH) Kabupaten Bekasi, MA. Supratma, yang menegaskan bahwa terkait perizinan Rumah Sakit Hosana Medika yang sampai saat ini belum mengantongi izin Amdal UKL-UPL dan izin lingkungan.

Supratman menambahkan, dengan telah berdiri dan beroperasinya RS Hosana adalah tindakan yang melanggar undang-undang lingkungan lantaran belum mengantongi Amdal.

“Kami BPLH Kabupaten Bekasi akan mengambil tindakan tegas, sesuai aturan Undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur tentang lingkungan hidup,”ucapnya.

Mengenai Undang-undang 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) 27 tahun 2012. Terkait izin lingkungan, Supratman mengatakan, pihaknya akan meminta legal opinion dari Kementrian Lingkungan Hidup (Kemen LH).

“Meski Dinas Kesehatan telah mengeluarkan izin operasional, kami tetap akan mengambil tindakan tegas. Dan kami tidak akan mengeluarkan izin lingkungan untuk RS Hosana, sekalipun izin lainnya sudah keluar, bukanya saya mau berpihak kepada warga, namun ini sudah jelas diatur dalam Undang-undang dan saya akan mentaati aturan tersebut, sekalipun Jabatan saya jadi taruhannya, karena saya menegakkan peraturan kenapa saya harus takut,” tegasnya.

Terpisah, terkait dugaan pelanggaran lingkungan yang telah dilakukan oleh RS Hosana Medika, Dadang Ramdan Direktur Eksekutif, WALHI Jawa Barat (Jabar), mengaku akan mengadukan Pemkab Bekasi ke Ombudsman RI (Republik Indonesia) dan Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Langkah tersebut diambil lantaran ada upaya Pemkab Bekasi yang tidak mau memberikan informasi dan mengabaikan izin lingkungan serta tidak memperdulikan keluhan.

“Terkait perizinan RS Hosana yang menjadi keluhan warga dengan keberadaan rumah sakit tersebut, sebelumnya sudah kami sampaikan secara resmi melalui surat kepada Bupati Bekasi, pada 20 November 2013. Namun hingga saat ini Pemerintah Daerah belum menjawabnya,”tukasnya.
Sumber: http://bekasiekspresnews.co.id/?p=1629

Read more »

Bekasi Ingin Memiliki Produk Unggulan Yang Khas

Dengan banyaknya UKM di Kabupaten Bekasi diharapkan Bekasi segera memiliki produk unggulan yang khas .Hal tersebut di sambut baik oleh Bupati Bekasi Hj. Neneng Hasanah Yasin.Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi Ny. Hj. Ani Rohim Mintareja juga ingin adanya pemasaran produk yang profesiaonal yang memiliki nilai tambah terhadap produk home industry kabupaten Bekasi. Simak selengkapnya yang di liput oleh Pikiran Rakyat berikut ini . BEKASI, (PRLM).- Para pelaku usaha mikro kecil menengah, termasuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Bekasi, ditantang untuk memamerkan produknya agar lebih dikenal secara nasional bahkan global.

http://www.pikiran-rakyat.com

Selama ini banyak pelaku usaha sulit tumbuh karena kurangnya pembinaan dan promosi sehingga sulit berkembang dan hanya menjadi jago kandang.

“Kami siap memfasilitasi dengan ruang pameran dan promosi sehingga lebih dikenal,” kata Ir. Atika, kepala Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LPP-KUKM), pengelola gedung pameran Smesco (Small and Medium Enterprises and Cooperatives) dan SME Tower) Jakarta.

Menurut Atika, selama ini pihaknya sudah mengenalkan ribuan pengusaha kecil sehingga sukses menemukan partner bisnis secara nasional bahkan luar negeri. Namun kapasitas gedung dan ruang pamer yang ada di Smesco masih terbuka bagi pengusaha yang berminat.

“Kami memiliki akses dan kerjasama dengan kelompok-kelompok dagang di banyak negara,” katanya saat berbicara dalam Seminar dan Gelar Produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, di Cikarang Pusat, Bekasi, akhir pekan lalu.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bekasi, Aat Barhaty K., mengatakan, saat ini ada ratusan bahkan ribuan pelaku UMKM yang kebetulan dimotori wanita ibu rumah tangga tersebar di 23 kecamatan. “Mereka merupakan kelompok UPPKS yang kami bina bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi.”

Mengenai ajakan Kepala LPP-KUKM, Aat menyambut baik. Ajakan itu akan direalisasikan setelah pihaknya melakukan seleksi terhadap produk unggulan yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan produk eksklusif dan berkualitas dia optimistis bakal diterima masyarakat, bahkan bisa menembus pasar ekspor.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi Ny. Hj. Ani Rohim Mintareja menambahkan, yang dibutuhkan UPPKS saat ini adalah bantuan pemasaran dan pengelolaan sebuah usaha yang profesional. Selain itu, juga perlu ditingkatkan hasil produknya, karena kebanyakan masih home industry dan kerajinan, sehingga harus memiliki nilai tambah.

“Kami merindukan adanya produk kebanggaan, apakah itu kerajinan ataukah panganan, yang menjadi ciri khas Bekasi. Daerah lain banyak yang sudah memilikinya. Misalnya getuk itu pasti Magelang, gudeg Yogya, telor asin Brebes, pempek Palembang, dan masih banyak lagi. Kami memiliki potensi itu. Moga-moga hanya soal waktu,” kata Ny Ani yang juga isteri Wakil Bupati Bekasi.

Muhammad Baedowy, pelaku usaha daur ulang sampah plastik peraih Dji Sam Soe Award 2009 kategori Wirausaha Terbaik Indonesia, sepakat banyak potensi yang bisa dikembangkan di Bekasi. Namun selalu yang unggul adalah yang berkualitas dan memiliki inovasi, tidak sekedar mengekor sukses orang.

“Pembinanya bukan sekadar adminstratif. Tapi juga teknis menyangkut produk dan problemnya,” kata Baedowy yang juga peraih Industri Hijau Tingkat Nasional 2010 ini.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyambut baik setiap upaya yang bertujuan memajukan kewirausahaan di daerahnya. Karena, kegiatan itu diyakini bisa mempercepat terwujutnya keinginan Bekasi memiliki produk unggulan yang khas.

Karena itu, acara semacam seminar dan gelar produk yang digagas BPPKB dengan melibatkan swasta, dalam rangka CSR tersebut, perlu diagendakan setiap tahun.
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/263306

Read more »

Fakta Persidangan Kasus Tanah Milik H. Rohim Mintareja

Dayat menyaksikan bahwa surat jual beli segel telah dicap jempol oleh Naer bin Saidan. Dayat mengaku tidak kenal H.Rohim namun hanya dengar-dengar bahwa  yang bernama H.Rohim dahulu dikenal sebagai tukang tanah dan sebagai anak buah PT.Lippo.

Bekasi, Trans - Sidang perkara perdata atas tanah seluas 26.000 m2 girik C.658 persil 66 yang terletak di Desa Cicau Kecamatan Serang (sekarang – Cikarang Selatan) Kabupaten Bekasi tengah menunggu putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Fakta di persidangan bahwa saksi para tergugat yakni Kalim Maja Utama selaku Kepala Desa Cicau yang masih menjabat saat ini justru memihak kepada penggugat.

Saksi Kalim  menerangkan di hadapan majelis hakim bahwa tidak pernah ada pemilik tanah di Desa Cicau bernama Near bin Saidan sebagaimana dalam Sertifikat H.Rohim M tetapi yang tercatat adalah bernama Naer bin Saidan girik C.658 Persil 66.

Kemudian saksi Kalim menjelaskan bahwa H.Rohim M tidak pernah memiliki tanah di Desa Cicau dan tidak pernah menguasai tanah ex milik Naer bin Saidan maupun datang melaporkan ke Desa Cicau kalau memiliki tanah Sertifikat an Near bin Saidan.

Diterangkan juga bahwa tidak pernah diketemukan catatan agenda desa perihal rekomendasi kades cicau untuk permohonan penerbitan sertifikat an Near bin Saidan, tidak pernah diketemukan pengumuman dari BPN perihal penerbitan Sertifikat an Near bin Saidan.

Kemudian tidak pernah ada pengumuman lelang tanah Sertifikat No.5 an Near bin Saidan dan menerangkan bahwa pernah melihat H.Rohim M memberikan uang kepada M.Suta mantan Kades Cicau sebesar Rp.40 juta tahun 2002 namun tidak mengetahui pemberian uang tersebut.

Dikatakan juga bahwa yang datang ke kantor Desa Cicau dan mengaku memiliki tanah tersebut adalah T.Imam Santoso dengan memperlihatkan bukti kepemilikannya berupa jual beli segel berikut surat lainnya dan didalam buku letter C desa tercatat hanya nama Naer bin Saidan C.658 persil 66.

Kemudian saksi lainnya yang diwawancarai wartawan bernama Dayat (60), selaku penggarap tanah tersebut sejak tahun 1992.

Menurut Dayat, pada awalnya lahan milik T.Imam Santoso yang dia garap dahulu sebagian dijadikan sawah sedangkan daratan ditanami jagung, cabe, singkong dan tanaman palawija lainnya.

Pada saat tanah itu dibeli oleh T.Imam Santoso dari Naer bin Saidan,  tahun 1993 dirinya ikut serta membantu membuat patok atau batas-batasnya. Dayat juga menyaksikan bahwa surat jual beli segel telah dicap jempol oleh Naer bin Saidan.

Ditanya mengenai H.Rohim sebagai pemilik sertifikat tanah yang dia garap mengaku tidak kenal namun hanya dengar-dengar bahwa bahwa yang bernama H.Rohim dahulu dikenal sebagai tukang tanah dan sebagai anak buah PT.Lippo.

Menurut saksi Dayat bahwa selama dirinya menggarap tanah tersebut bahwa pemilik tanah  seluas 2,6 ha tersebut adalah T.Imam Santoso dan belum pernah dijual kepada siapapun. Namun tiba-tiba sekitar bulan Juni 2013 lahan tersebut dipagar keliling pakai tembok beton yang konon dilakukan oleh PT.Lippo.

Kemudian dengan adanya penjelasan dari BPN Bekasi kepada penggugat T.Imam Santoso melalui pengacaranya Ulrikus Laja,SH dengan Surat No.585/300-32116/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 ditandatangani Kepala kantor pertanahan nasional, Budi Suryanto SH.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan buku tanah yang ada pada kami (BPN) sertifikat HGB No.181/cicau terbit tanggal 15-08-2002, surat ukur no.70/2002 tanggal 12-08-2002 luas 26.700. m2 terdaftar pertama kali atas nama Rohim Mintareja.  Dan pada tanggal 01-11-2002 Sertifikat HGB No,181/Cicau dialihkan haknya kepada PT.Lippo Cikarang berdasarkan AJB No.339/2002 tanggal 25-09-2002 di PPAT Herawati Anwar Effendi,SH.

Namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan berkas apa saja sebagai dasar penerbitan Sertifikat an Rohim tersebut. Meskipun disebut-sebut diterbitkannya Sertifikat atas nama Rohim berdasarkan risalah lelang namun tidak ada  dijelaskan. Sehingga, muncul dugaan bahwa pihak BPN Bekasi keliru menerbitkan Sertifikat atas nama Rohim M berdasarkan surat penjelasan di atas.

Karena berdasarkan buku letter C Desa Cicau No.658 persil 66 seluas 2,6 ha Desa Cicau Kecamatan Serang Bekasi adalah atas nama Naer bin Saidan dan tahun 1991 tanah tersebut dibeli oleh T.Imam Santoso bahkan tahun 1990 Naer bin Saidan terlebih dahulu membuat surat pernyataan tidak sengketa.

Perkara Perdata No.78/Pdt.G/2013/PN Bks sebagai penggugat T.Imam Santoso, menggugat lawannya antara lain tergugat I.BPN Bekasi, II.H.Rohim M dan III. PT.Lippo Cikarang. Perkara tersebut disidangkan Majelis Hakim, M.Ali Tarigan,SH, Surung Simanjuntak,SH  dan Pasti Tarigan SH.

Dalam prosses persidangan penggugat T.Imam Santoso telah menunjukkan bukti-bukti surat kepemilikan berupa girik C,658 persil 66 an.Naer bin Saidan, Surat Keterangan tidak sengketa, Surat Pernyataan Jual Naer bin Saidan, Bukti PBB, Kwitansi pembayaran lunas dan Surat Segel Jual Beli Tanah tahun 1991.

Selaku pihak penggugat T.Imam Santoso berharap keadilan dari majelis hakim yang mengadili perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

http://korantransaksi.com/trans-nusantara/fakta-di-persidangan-keterangan-para-saksi-memperkuat-bukti-kepemilikan-penggugat-t-imam-santoso/

Read more »

Rohim Mintareja Bicara Tentang Jembatan Cipamingkis

CIKARANG (koransidak.co) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun ini berencana memperbaiki jembatan Cipamingkis yang terletak di Kampung Loji, Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pasalnya, jembatan tersebut kondisi tanahnya tergerus dan longsor akibat curah hujan yang tinggi.

Wakil Bupati Bekasi H Rohim Mintareja mengatakan, kondisi jembatan memang sudah cukup parah, khususnya di sebelah timur karena memang selalu tergerus air.

“Tahun ini juga, jembatan Cipamingkis akan kita perbaiki. Sebab, kerusakan pada jembatan tersebut sudah parah,” kata Rohim Mintareja, saat dihubungi wartawan.

Dikatakan Rohim, anggaran untuk memperbaiki jembatan tersebut dialokasikan melalui anggaran biaya tambahan (ABT) 2013. Ia memperkirakan anggaran untuk memperbaiki jembatan Cipamingkis itu, mencapai Rp2 milyar sampai Rp3 milyar.

“Anggaran sebesar itu akan digunakan penurapan dinding sungai sehingga jembatan itu tidak kembali terkikis,” katanya.
Selain itu, kata Rohim, agar jembatan itu tidak kembali tergerus sungai Cipamingkis perlu dibuatkan bendungan. Namun hal itu membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan meminta bantuan ke pemerintah pusat.

Rohim menambahkan, lonngsornya tanah juga mengakibatkan puluhan rumah di bantaran sungai menjadi rusak sehingga Pemkab Bekasi berencana membantu memperbaiki rumah warga dengan anggaran yang ada.
“Selain memperbaiki puluhan rumah warga, salah satu bangunan Sekolah Dasar yang berada di dekat sungai itu juga kondisinya rusak berat sehingga sekolah itu perlu direlokasi ke tempat lebih aman,” kata wakil bupati, yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi ini. (hmd)

Read more »

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki menyatakan Jawa Barat tidak memiliki kebijakan industri yang komprehensif. Menurut pasangan nomor lima ini, setiap kabupaten dan kota memiliki kebijakan sendiri-sendiri.

"Tidak ada rencana bisnis jangka panjang," kata Teten Masduki saat bertandang ke kantor Redaksi Tempo, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2012. Teten menyatakan, pernyataan ini disampaikan setelah berdiskusi dengan kalangan pebisnis.

Dia menyatakan, memang ada sejumlah kredit kepada masyarakat dari pemerintah. Namun, akses untuk mendapatkan itu tidak mudah. Dia sedang menyiapkan skema bagaimana membangun kebijakan industri yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. "Jawa Barat itu kompleks, tiap daerah punya masalah masing-masing," kata dia.

Rieke menegaskan, koalisi yang dibangun dengan Teten merupakan kolaborasi partai politik dengan masyarakat sipil. Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertahan untuk tidak berkoalisi dengan partai lain. "Ini menjadi proyek uji coba ideologi," kata dia.

Rieke menyatakan, dia bersama pasangannya, Teten Masduki, sama-sama tidak memiliki rekam jejak korupsi. Selain itu, keduanya juga tidak didukung dana yang melimpah. Kolaborasi dengan masyarakat sipil diharapkan menjadi contoh gotong-royong dengan eksternal partai. "Ini menjadi latihan untuk memotong transaksional pemilu," kata dia.

Teten mengakui awalnya ada penolakan padanya terkait isu deparpolisasi. Namun, dia menjelaskan kepada PDI Perjuangan kritik terhadap partai politik. Teten mengaku menjelaskan perlu ada kerja sama antara partai dengan masyarakat sipil. "Sampai deklarasi, koalisinya tetap partai dengan sipil," kata dia. Dengan modal ini, dia optimis bisa menjadi pemenang pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2013.

http://www.tempo.co/read/news/2012/12/20/058449351/Rieke-Teten-Proyek-Uji-Coba-Jawa-Barat

Read more »

Pencemaran Kali Cikarang

Diduga akibat pembuangan limbah industri, kondisi air yang mengalir di kali Cikarang Kabupaten Bekasi, saat ini teremar. Bahkan, di wilayah aliran kali Cikarang di tiga desa, yakni Desa Harjamekar, Karangbaru, dan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara mengalami pendangkalan, sehingga timbunan limbah membuat air berwarna hitam.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman menjelaskan, perlu upaya nyata pemerintah dalam merehabilitasi kondisi sungai tersebut dengan cara normalisasi kali. Normalisasi pun harus dianggarkan pada APBD Kabupaten Bekasi 2013.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus menganggarkan normalisasi kali Cikarang. Ini sudah parah dan perlu diprioritaskan, agar tidak ada keluhan di masyarakat,” ungkap Aep saat ditemui wartawan, Selasa (18/12).

Dia mencontohkan, di Desa Harjamekar, diketahui ada saluran pembuang Water Treatment Plan (WTP) milik pengelola kawasan industri Jababeka. Warnanya hitam pekat dan membuat air kali Cikarang tercemar. Komisi C pun sering meminta BPLH Kabupaten Bekasi untuk segera melihat dan mengecek lokasi pencemaran.

“Ada saluran pembuang WTP milik Jababeka. Di situ jelas air pembuang limbah dari Jababeka berwarna hitam. BPLH harus menindak itu,” katanya.

Aep menegaskan, normalisasi harus dilakukan 2013 mendatang. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan akan ada polemik di masyarakat. Karena masyarakat di tiga desa tersebut sudah mengeluhkan air kali yang terus berwarna hitam.

“Bupati harus fokus untuk segera merealisasikan normalisasi kali Cikarang sepanjang delapan kilometer. Khawatir masyarakat akan protes dan menimbulkan konflik berkepanjangan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja mengakui, terkait kondisi air kali Cikarang memang diindikasikan adanya perusahaan yang membuang limbah tanpa melalui proses penyaringan. Akan tetapi, pihaknya masih belum menemukan perusahaan yang secara langsung membuang limbahnya ke kali Cikarang itu.

http://www.bekasiekspresnews.com/?p=14115

Read more »

Rohim:Toshiba Harapan Baru Bekasi

Bekasi bukan lagi kawasan penyangga ibukota yang dapat dipandang sebelah mata. Sampai saat ini, Bekasi memiliki berbagai potensi strategis.

Potensi tersebut meliputi keberadaan kawasan industri, usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan, Bekasi juga memiliki potensi di bidang pertanian, kelautan, dan perikanan.

Tentunya, potensi tersebut tidak akan berkembang tanpa adanya kemauan untuk mengolah berbagai potensi sumber daya yang ada. Salah satu daya tarik untuk "membangkitkan" potensi itu adalah adanya investor.

Satu dari sekian banyak perusahaan yang memiliki pijakan di Bekasi adalah Toshiba. Perusahaan asal Jepang tersebut hari ini, Jumat (2/11/2012), baru saja membuka pabrik baru mesin cuci di Bekasi. Terakhir, Toshiba membuka pabrik televisi pada 1996 dan telah menyerap 3.000 pekerja.

"Ini dapat menjadi harapan baru bagi Bekasi sebagai penyerap tenaga kerja," kata Wakil Bupati Bekasi, H. Rohim Mintareja, di sela acara pembukaan pabrik.

Saat ini, kata Rohim, Bekasi sedang menargetkan penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pariwisata sampai pada 2017. DIa mengutarakan keinginannya agar Toshiba mampu mendukung Bekasi mewujudkan penyerapan 50.000 tenaga kerja pertahun.

Menanggapi hal ini, Presiden dan CEO Toshiba Home Appliances Corporation Toshiro Ishiwatari mengaku baru saja mendengar target dan harapan Pemda Bekasi tersebut. Karena itu, Ishiwatari tidak dapat menjanjikan jumlah tenaga kerja yang akan diserap oleh perusahaannya. Namun, ia berjanji, pihaknya akan tetap mendukung dan memberikan kontribusi bagi Bekasi, terutama lewat kegiatan corporate social responsibilty (CSR) yang tepat sasaran.

http://properti.kompas.com/read/2012/11/02/15580010/CEO.Toshiba.Kaget.dengan.Target.Bekasi?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kppwp

Read more »

Rohim Mintareja mengakui masalah sampah rumit

Sampah liar di Kabupaten Bekasi makin menjamur. Pemkab mengaku kewalahan dengan alasan keterbatasan armada.Keluhan dan keprihatinan sudah banyak disampaikan sejumlah elemen masyarakat.

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) dinilai tidak sanggup mengatasinya. “Ini sangat memprihatinkan. Pemkab tidak ada gregetnya pisan mengatasi sampah,” kata Rommy Oktaviansyah, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bekasi.

Seperti yang di beritakan oleh Poskotanews.com bahwa sampah liar di Kabupaten Bekasi makin menjamur.Rohim Mintareja, mengakui jika masalah sampah menjadi masalah yang rumit.

Disebutkan, sampah liar itu makin banyak ditemukan di sejumlah lokasi, khususnya lahan kosong. Alasan warga membuang sampah di tempat pembuangan sampah liar karena menyebut tidak ada angkutan sampah. “Lihat saja di sisi Kalimalang. Sepanjang jalan itu makin banyak tempat sampah liar,” katanya.

Hal sama disampaikan Nurdim, warga Tambun Utara, yang mengaku prihatin karena sampah liar di Jalan Karang Satria menganggu pengguna jalan. Selain itu, bau busuk yang ditimbulkan membuat warga terganggu.

Tata Saputra, anggota Komisi C DPRD, mengatakan kesal karena DKPPK dalam rapat selalu beralasan akan memperbaiki pelayanan. Tetapi dalam praktiknya tidak terlihat ada perbaikan. “Dinas hanya kerja di tempat strategis, atau saat ada pejabat yang akan datang,” katanya kepada wartawan.

Kepala DKPPK Farid Setiawan, tidak berada di tempat saat dihubungi. Telepon genggamnya juga tidak aktif.

Hanya saja, Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, mengakui jika masalah sampah menjadi maslah yang rumit. Pihaknya kesulitan mengatasi karena jumlah produksi sampah tidak sebanding dengan kendaraan yang ada. (chotim) http://www.poskotanews.com/2012/10/09/sampah-berceceran-di-bekasi/

Read more »

Pelantikan dr.Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja S.sos

Rohim Mintareja - Akhirnya, Hari ini Senin (14/5), Bupati dan Wakil Bupati terpilih Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, periode 2013-2017, setelah sebelumnya tertunda akibat akibat adanya gugatan dari kubu Sa-duddin-Jamalulail Yunus (Saja) dan Darip Mulyana-Jejen Sayuti (Dahsyat) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekitar 900 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan jalannya Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2012-2017.

"Pengamanan terbagi dalam tiga ring yakni ring 1 di sekitar lokasi pelantikan, ring 2 di sekitar kawasan Deltamas, Cikarang Pusat, dan ring 3 di lintasan jalur tamu VVIP," ujar Wakapolresta Kabupaten Bekasi AKBP Herianta di Cikarang, Senin.

Neneng Hasanah Yasin yang diusung Golkar sebagai Bupati dan Rohim Mintareja yang diusung Demokrat sebagai Wakil Bupati Bekasi dilantik di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Deltamas, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.

Menurut Herianta, pengamanan ring 1 meliputi pemeriksaan mulai dari gerbang masuk dan akses menuju ruang paripurna dengan menggunakan dua unit "metal detector" yang dioperasikan oleh anggota Polwan.
Pengamanan diperluas hingga kawasan Komplek Deltamas secara berpatroli di sejumlah titik, di antaranya pintu tol Deltamas dan gerbang komplek perkantoran Pemkab Bekasi.

"Pada ring 3 dilakukan pengamanan khusus bagi tamu VVIP paripurna seperti gubernur, 'pengantin' kepala daerah, tamu undangan, dan lainnya di sepanjang jalur menuju gedung DPRD," katanya.

Selain pasukan gabungan, kata dia, pihaknya juga menyiagakan satu unit mobil "watercanon" dan kendaraan lapis baja "baracuda" guna mengantisipasi serangan dari pihak tertentu yang berkepentingan mengacaukan jalannya acara.

Dilaporkan sejumlah tamu undangan turut hadir dalam acara pelantikan, di antaranya perwakilan DPP Golkar, Idrus Marham; Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tanjung; Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Adi Susila; Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi; dan Ketua DPRD Kota Bekasi, Andi Zabidi.

Pelantikan Neneng dan Rohim dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, melalui surat pengangkatan Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.32-299 Tahun 2012 sebagai kepala daerah periode 2012-2017. (rep/sbr) http://www.bekasi.suarajabar.com/politik/pemilukada/119-neneng-hasanah-yasin-dan-rohim-mintareja-dilantik

Read more »

Neneng Hasanah Yasin – Rohim Mintareja (NERO) punya kantong-kantong suara di semua desa dan kelurahan.

“Saya optimis pasangan Neneng dan Rohim akan memenangkan pemilukada Kabupaten Bekasi,” pungkas Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi .

 Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bekasi Daeng Muhamad, optimis pasangan bernomor 1 Neneng Hasanah Yasin – Rohim Mintareja (NERO) yang diusung dan didukung Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional  (PAN) akan memenangkan pesta rakyat Kabupaten Bekasi yang diselenggrakan pada 11 Maret 2012 mendatang. “Saya yakin  pasangan Neneng Hasanah Yasin – Rohim Mintareja akan memenangkan Pemilukada Kabupaten Bekasi periode 2012 – 2017,” kata Daeng optimis.

Daeng menambahkan, banyak celah yang bisa dimanfaatkan pasangan NERO.  Person dari partai pengusung dan pendukung punya kemampuan bermanuver. “Ini yang mendasari  mengapa saya optimis keduanya akan memenangkan pemilukada”, kata Daeng.

Sementara Taih Minarno selaku  Wakil Sekretaris Tim Sukses NERO mengatakan, selain pemilih pemula, pasangan NERO sudah punya kantong-kantong suara di semua desa dan kelurahan.  “Saya optimis pasangan Neneng dan Rohim akan memenangkan pemilukada Kabupaten Bekasi,” pungkas Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi ini.

http://www.kabarbekasi.com/kabupaten/pasangan-nero-kantongi-suara-desa-dan-kelurahan

Read more »

Neneng Hasanah Yasin – Rohim Mintareja Roadshow ke Media

Photo Dakta

"Bagaimana bisa dana sebesar Rp 400 miliar tidak terserap sementara sekolah-sekolah masih banyak yang rusak, jalan-jalan yang berlobang terdapat dihampir setiap kecamatan,  pelayanan kesehatan yang masih rendah serta biaya pendidikan yang masih tinggi”, papar Neneng Hasanah Yasin.

 Calon Bupati Bekasi,  Hj. Neneng Hasanah Yasin, mengunjungi Radio Dakta Senin (19/12) di  Jl. Agus Salim 77 Bekasi Timur. Kunjungannya kali ini adalah bagian roadshaw pasangan Neneng Hasanah Yasin –Rohim Mintareja ke media.

Jika sebelumnya Calon Bupati Sa’duddin menyambangi Radio Dakta dengan ditemani pasangannya Jamalulail Yunus, tapi tidak begitu dengan Hj. Neneng Yasi. Ia justru ditemani salah satu tim suksesnya yaitu Taih Winarno.

Hj. Neneng Hasanah Yasin yang juga masih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari pemilihan Kabupaten dan Kota Bekasi ini banyak cerita tentang apa yang sudah dilakukan dalam memenangkan perebutan kursi Bupati Bekasi yang akan dilaksanakan 11 Maret 2012.

Dalam perbincangan kurang lebih 1 jam itu, Neneng Hasanah Yasin banyak mengkritik kebijakan pemerintahan yang sekarang. Salah satu diantaranya soal tidak terserapnya dana APBD sebesar Rp 400 miliar.

“Jika SDM benar dan kebijakan tepat tentu tidak akan ada anggaran yang tidak terserap. Bagaimana bisa dana sebesar Rp 400 miliar tidak terserap sementara sekolah-sekolah masih banyak yang rusak, jalan-jalan yang berlobang terdapat dihampir setiap kecamatan,  pelayanan kesehatan yang masih rendah serta biaya pendidikan yang masih tinggi”, papar Neneng Hasanah Yasin.

Itu sebabnya saya bersama H. Rohim Mintareja, yang berpasangan  dalam Pilkada kali ini memfokuskan  prohram pada empat sasaran yaitu perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan gratis,  pendidikan  gratis, penyerapan tenaga kerja, jelasnya.

Dikatakan,  ia optimis akan dapat memenangkan perebutan kursi bupati Bekasi dalam Pilkada nanti. Sebab menurutnya, dukungan terus datang mengilir. Bahkan ibu-ibu sebagai pemilih yang konsisten sudah memberikan dukungan. “Saya berterima kasih atas dukungan kaum perempuan yang begitu luar biasa, paparnya.

Bahkan katanya, saat ini dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, sudah dikunjunginya. “Kami masih terus melakukan konsolidasi di setiap kecamatan. Konsolidasi ini penting untuk menguatkan para kader-kader yang telah memberikan dukungan yang luar biasa” ungkapnya.

Sumber : www.dakta.com

Read more »

H.Rohim Mintareja,S.Sos Peduli Lingkungan

Cikarang- Badan Perizinan Pelayan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi diminta tidak memberikan ijin galian C untuk menggali pasir di Kecamatan Serang Baru,  karena tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW). Jika ijin tetap dikeluarkan   dikhawatirkan dapat merusak lingkungan.

Pelarangan pemberian ijin itu dibutuhkan karena akhir-alkhir ini muncul kembali  galian pasir di Kp. Nyimplung desa Jayasampurna,  dan Kp. Ceper RT. O3/02 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru. Diduga pengusaha galian itu mendapatkan ijin Badan Perijinan Pelayanan Terpadu (BPPT) pemerintah kabupaten Bekasi.

Menanggapi maraknya kembali galian di di Kec. Serang,  Rohim Mintareja, komisi A DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan apabila galian pasir tersebut mendapatkan ijin dari BPPT maka perijinannya harus dihentikan.
“ Sesuai Perda RUTRW Kecamatan Serang Baru tidak diperbolehkan menjadi tempat segala macam jenis kegiatan penambangan agar tidak berdampak pada rusaknya lingkungan” kata Rohim Mintareja.

Dikatakan Rohim berdasarkan informasi, warga di lokasi galian itu mengaku resah akibat maraknya  galian pasir di lingkungan mereka. Warga  menduga tidak ada  ijin bahkan papan proyek tidak dipasang oleh pihak perusahaan.

Anggota  DPRD Komisi A itu menambahkan untuk menghentikan penambangan pasir tersebut, DPRD akan memanggil pihak BPPT untuk minta penjelasan seputar maraknya kembali penggalian pasir. Sebab kalau dibiarkan terus akan dapat merusak lingkungan.

Rohim  yang menjadi anggota dewan dari dapil 1  juga meminta perhatian Badan Lingkungan Hidup BLH)  untuk mengambil tindakan tegas menghentikan penambangan pasir di Kecamatan Serang Baru, pintanya.
Sumber : Dakta

Read more »