Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi, Aep Saeful Rohman menjelaskan, perlu upaya nyata pemerintah dalam merehabilitasi kondisi sungai tersebut dengan cara normalisasi kali. Normalisasi pun harus dianggarkan pada APBD Kabupaten Bekasi 2013.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus menganggarkan normalisasi kali Cikarang. Ini sudah parah dan perlu diprioritaskan, agar tidak ada keluhan di masyarakat,” ungkap Aep saat ditemui wartawan, Selasa (18/12).
Dia mencontohkan, di Desa Harjamekar, diketahui ada saluran pembuang Water Treatment Plan (WTP) milik pengelola kawasan industri Jababeka. Warnanya hitam pekat dan membuat air kali Cikarang tercemar. Komisi C pun sering meminta BPLH Kabupaten Bekasi untuk segera melihat dan mengecek lokasi pencemaran.
“Ada saluran pembuang WTP milik Jababeka. Di situ jelas air pembuang limbah dari Jababeka berwarna hitam. BPLH harus menindak itu,” katanya.
Aep menegaskan, normalisasi harus dilakukan 2013 mendatang. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan akan ada polemik di masyarakat. Karena masyarakat di tiga desa tersebut sudah mengeluhkan air kali yang terus berwarna hitam.
“Bupati harus fokus untuk segera merealisasikan normalisasi kali Cikarang sepanjang delapan kilometer. Khawatir masyarakat akan protes dan menimbulkan konflik berkepanjangan,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja mengakui, terkait kondisi air kali Cikarang memang diindikasikan adanya perusahaan yang membuang limbah tanpa melalui proses penyaringan. Akan tetapi, pihaknya masih belum menemukan perusahaan yang secara langsung membuang limbahnya ke kali Cikarang itu.
http://www.bekasiekspresnews.com/?p=14115
Posted in: Berita
0 komentar:
Post a Comment